JATI SEPUTRO

Metode Penelitian Katokaya

2011-12-16T18:56:00.000-08:00

3.1.4 Deskripsi Tema Kegiatan POLLDEV Institute “ Karang Taruna dan Asosiasi Masyarakat Kembai Berjaya “

Latar Belakang

Konsep Civil Society & Good Governance merupakan konsep yang penting untuk dikuasai masyarakat, khususnya masyarakat kota malang. Konsep tersebut memberikan wawasan bagi masyarakat untuk mencapai kepentingan kelompok dengan cara memberkuat basis relasi antar msyarakat dan membangun hubungan diantra masyarakat, negara dan swasta.

Disisi yang berbeda keberadaan karang taruna dan komunitas masyarakat di Kota Malang masih dianggap oleh sebagian pihak berjalan belum optimal untuk mewujudkan civil society atau pun good governance.

Dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat berbasiskan Civil Society & Good Governance, dibutuhkan upaya dalam bentuk pendampingan, pemberdayaan, advokasi dan kajian. Maka dilakukan serangkaian upaya kepada karang taruna dan komunitas masyarakat di Kota Malang untuk memahami Civil Society & Good Governance.

Rumusan Masalah

a) Bagaimana representasi kepentingan publik komunitas masyarakat & karang taruna di masing Kecamatan Kota Malang ?

b) Bagaimana upaya advokasi kepentingan publik komunitas masyarakat & karang taruna di masing Kecamatan Kota Malang ?

Tujuan

a) Mengkaji pemetaan representasi kepentingan publik komunitas masyarakat & karang taruna di masing Kecamatan Kota Malang.

b) Mengkaji upaya advokasi kepentingan publik komunitas masyarakat & karang taruna di masing Kecamatan Kota Malang.

Manfaat

1. Teorits

1.1 Upaya memperluas kasanah ilmu pengetahuan.

1.2 Apresiasi teoritis sebagai paradigma post – modern.

1.3 Bahan perbandingan dalam membanguan teori.

2. Akademisi

2.1 Sumbangan kajian penelitian.

2.2 Upaya peningkatan semangat berparadigma.

3. Praktis

3.1 Melakukan pendampingan, advokasi & pemberdayaan kepada karang taruna dan komunitas masyarakat di Kota Malang.

3.2 Menerapkan konsep Good Governance dan Civil Society.

Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Participatory Action Research

2) Penetapan Lokasi Penelitian

Ada pun aktivitas pengorganisasian karang taruna dan komunitas masyarakat Kota Malang tersebut terdiri dari: Kecamatan Sukun (Kelurahan Gadang & Kelurahan Bandung Rejosari), Kecamatan Kedung Kandang ( Kelurahan Kota Lama & Kelurahan Buring), Kecamatan Klojen (Kelurahan Samaan & Kelurahan oro-oro dowo), Kecamatan Blimbing ( Kelurahan Polowijen, Kelurahan Pandan Wangi & Kelurahan Bunulrejo ), Kecamatan Lowokwaru ( Kelurahan Tasikmadu & Kelurahan Dinoyo).

3) Fokus penelitian.

Meningkatkan kapasitas karang taruna dan komunitas masyarakat Kota Malang terhadap pelaksanaan Good Governance & Civil Society.

4) Pemilihan informan.

Snowbolling sampling

5) Teknik pengumpulan data

5.1 Pengumpulan Data Primer : FGD, Observasi, wawancara dan Partisipasi.

5.2 Pengumpulan Data Sekunder : Jurnal, Brosing dan Buku.

6) Instrumen Penelitian

Peneliti, Pedoman Pengumpulan Data (sebagai daftar pertayaan, materi yang disampaikan) dan perangkat penunjang (buku, laptop, kamera foto & kamera video)

7) Metode Analisis data.

Analisis penelitian dilakukan dengan kualitatif. Reduksi, Penyajian Data dan Kesimpulan/Verivikasi Teoritis

8) Nama Kegiatan

“ Karang Taruna dan Asosiasi Masyarakat Kembai Berjaya “ disingkat “ Katokaya “.

Pisau Analisis Katokaya

2011-12-16T18:54:00.002-08:00

No.	Gambaran Kondisi Masyarakat	Catatan
1	Perilaku & Nilai-nilai Kehidupan
1	1.1 Etos Kerja Masih rendah 1.2 Kecakapan Kewirausahaan Masih Kurang 1.3 Profresi sebagai Karyawan & Pegawai pemerintah bernilai tinggi 1.4 Rendahnya Apresiasi terhadap Kewirausahaan 1.5 Tingkat Pendidikan Rata-rata 1.6 Afiiasi politik (ketokohan/emosional/rasional/program) 1.7 Tingkat Partisipasi Politik 1.8 Tingkat Respon terhadap Isu Lokal 1.9 Tingkat Respon terhadap Isu Nasional/Internasional 1.10 Tingkat Pengangguran/Pekerjaan 1.11 Tingkat Respon terhadap Money Politic 1.12 Etnis
2	Kelembagaan & Modal Sosial
2	2.1 Tingkat Ketertarikan pada Keorganisasian 2.2 Hambatan Memobilisasi Sumberdaya Lokal 2.3 Hambatan Berkordinasi Efektif dengan Masyarakat 2.4 Keorganisasian Formal/Informal yang Solit 2.5 Potensi Organisasi yang Dibentuk 2.6 Tokoh/Organisasi Politik yang Berpengaruh 2.7 Hubungan Masyarakat dengan Muspika
3	Faktor Kondisi Perangsang Perubahan Sosial
3	3.1 Isu Lokal 3.2 Isu Sejarah Konflik 3.3 Isu Sensitif
4	Kondisi Umum Faktor Pengembangan Input Ekonomi Masyarakat
4	4.1 Talenta Masyarakat Lokal 4.2 Gambaran Umum Lingkungan 4.3 Infrastruktur yang Tersedia 4.4 Suprastruktur yang Tersedia 4.5 Keberadaan Perusahaan yang Berpotensi Pemberdayaan 4.6 Potensi Lingkungan untuk Pemberdayaan 4.7 Potensi Manusia untuk Pemberdayaan
5	Kondisi Lapis-lapis Pelaku Usaha Terkait Rantai Nilai & Hubungan Antara Pelaku Usaha
5	5.1 Agenda Masyarakat 5.2 Sistem sosial Ekonomi yang Telah Berjalan
6	Perilaku Dalam Pemenuhan Kebutuhan Hidup & Kondisi Persaingan
6	6.1 Rata-rata Pekerjaan 6.2 Rata – rata Tingkat Pendapatan 6.3 Situasi 6.4 Tingkat motivasi & Inovasi Sosial Ekonomi Masyarakat 6.5 Charity/philantropy/Community Development
7	Kondisi Rangsangan Komersial yang Menjadi Pendorong Perkembangan Ekonomi Masyarakat
7	7.1 Tingkat Konsumsi yang diharapkan 7.2 Tingkat Isu yang diharapkan

“ Karang Taruna dan Asosiasi Masyarakat Kembai Berjaya “ disingkat Katokaya.

Karang Taruna & Asosiasi Kota Malang

2011-12-16T18:54:00.001-08:00

A. Latar Belakang

Pengetahuan dan pemahaman masyarakat Kota Malang terhadap fenomena sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap cara masyarakat menyikapi fenomena tersebut. Berkenaan dengan masalah sosial yang melibatkan para pemangku kepentingan, keberadaan masyarakat sebagai pihak subjek sering kali kurang memahami hak dan kewajiban yang dimiliki. Tidak terlepas dari keberadaan organisasi kemasyarakatan yang terdiri dari karang taruna dan organisasi lainnya yang merepresentasikan kepentingan warga, masyarakat harus bersinergi dengan para pemangku kepentingan untuk mencapai pembangunan yang ideal.

Berdasarkan konsep Good Public Governance atau Good Governance, terdapat tiga pilar untuk menerapkannya: negara, dunia usaha & masyarakat[1]. Konsep ini mendisain pihak yang terlibat dalam poses kebijakan mampu mensinergikan kepentingan untuk tetap menjaga pembangunan yang berkelanjutan. Proses kebijakan tidak berdasarkan atas dominasi kepentingan salah satu pihak, kepentingan yang terakomodasil dalam proses kebijakan merupakan hasil kesepakatan dan dikawal secara transparan oleh para pemangku kepentingan. Melalui konsep tersebut para pemangku kepentingan terlibat paham untuk mengidentifikasi permasalahan yang diperjuangkan sebagai isu kebijakan dan mengetahui proses kebijakan tersebut dilaksanakan. Para pemangku kepentingan pun harus memiliki kepedulian dan ketertarikan untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan ini. Hal ini didasarkan perlunnya kesadaran para pemangku kepentingan untuk memberikan kemanfaatan pembangunan bagi kepentingan golongan dan semua pihak secara luas.

Pencapaian Good Governance tersebut dapat dilaksanakan masyarakat, apabila masyarakat telah paham dengan pengetahuan dan proses kebijakan tersebut dilaksanakan. Masyarakat pun membutuhkan kapasitas yang memadai untuk melakukan kajian, pemberdayaan mau pun advokasi untuk menuju Good Governance.

Berdasarkan hal inilah dibutuhkan lembaga yang mampu mendorong tercapainya Good Governance. Sebuah lembaga yang mampu mensinergikan ragam kepentingan di masyarakat. Lembaga yang bersifat independen mendorong masyarakat untuk tahu, paham dan siap terjun dalam pembangunan yang berlanjutan. Diharapkan lembaga tersebut memiliki manfaat yang positif bagi masyarakat yaitu pada akhirnya masyarakat dapat mengambil tindakan secara mandiri untuk terjun menerapkan konsep Good Governance.

B. Nama Kegiatan

Kegiatan ini merupakan hasil inisiatif beberapa akademisi secara sukarela dan independen. Keberadaan akademisi tersebut untuk terjun memberikan pengabdian masyarakat tidak terikat oleh lembaga manapun. Keberadaanya saat ini merupakan lembaga informal yang lebih menitik beratkan kepada aksiologi. Melalui keberadaannya saat ini diharapkan akan menjadi lembaga berbadan hukum yang mampu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Kota/Kabupaten Malang secara luas. Maka kegiatan ini diberi nama “ Karang Taruna dan Asosiasi Masyarakat Kembai Berjaya “. Selanjutnya disingkat dengan “ KATOKAYA “.

C. Tujuan

ü Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Kota Malang.

ü Mendorong kemandirian masyarakat untuk terlibat dalam Good Governance.

ü Melakukan kajian fenomena sosial di masyarakat Kota Malang

ü Melakukan pemberdayaan masyarakat Kota Malang

ü Melakukan advokasi masyarakat Kota Malang

ü Memperkuat relasi civil Society.

D. Sasaran

Sasaran utama kegiatan ini adalah pemuda/pemudi karang taruna yang berada di Kecamatan/Kelurahan Kota Malang. Pemuda/pemudi adalah warga Kota Malang yang telah dewasa, setidak-tidaknya telah berusia 16 tahun.

E. Target

ü Terdapat pertemuan rutin melalui waktu yang ditentukan.

ü Terbentuknya forum diskusi di setiap kecamatan/kelurahan Kota Malang.

ü Memaksimalkan peran karang taruna Kota Malang.

ü Mendorong pemuda/pemudi untuk berpartisipasi dalam karang taruna.

ü Terbangunnya kepedulian pemuda/pemudi karang taruna terhadap terhadap fenomena sosial di lingkungan masyarakat sekitar.

F. Waktu

Agenda kegiatan makro dalam satu periode dilaksanakan selama 6 bulan. Maka pada periode ini kegiatan dilaksanakan mulai oktober 2011 sampai Maret 2012. Selanjutnya, kegiatan mikro disesuaikan dengan forum yang terbentuk di masing-masing kelurahan/kecamatan Kota Malang.

G. Metode

Terdapat metode sebagai tata kelola dan tahapan yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan dalam satu periode ini :

ü Keorganisasian KATOKAYA

Organisasi ini bersifat suka rela. Anggota terdiri dari warga Kota Malang dan Mahasiswa Kota Malang. Organisasi ini adalah organisasi independent yang memberikan pengabdian kepada masyarakat Kota Malang. Melalui pengabdian ini diharapkan masyarakat mampu terdorong untuk mandiri dan berkualitas trerlibat dalam Good Governance. Baik melalui kordinasi muspika, karang taruna, forum warga, civil society & musyawarah kebijakan.

ü Pengelompokan Forum

Setiap forum dibentuk di setiap kelurahan/kecamatan Kota Malang. Setiap forum berada di setiap Kelurahan/kecamatan Kota Malang. Kordinator tertinggi KATOKAYA adalah KATOKAYA tingkat Kota Malang, KATOKAYA tingkat kecamatan, KATOKAYA tingkat kelurahan. Kordinator tingkat Kota Malang setidak-tidaknya terdiri dari Ketua, Wakil, Bendahara, Sekretaris. Sedangkan pada tingkatan Kelurahan/Kecamatan setidak-tidaknya terdapat satu kordinator.

Hubungan KATOKAYA dan karang taruna bersifat mitra & kordinasi. KATOKAYA dan karang taruna memiliki urusan rumah tangga masing-masing. Keduanya tidak dapat saling intervensi.

ü Materi Forum

Ada pun materi yang diberikan KATOKAYA dalam forum di setiap kelurahan/kecamatan : melakukan kajian fenomena sosial lingkungan sekitar, sosialisasi konsep Good Governance, Sosialisasi Proses kebijakan, pemberdayaan atau advokasi sumberdaya manusia atau/dan alam,

Pelaksanaan materi forum turut dipegaruhi oleh situasi dan kondisi forum di setiap kelurahan/kecamatan.

H. Indikator Keberhasilan

Sebagaimana latar belakang, tujuan dan target forum ini dibentuk, tedapat indikator keberhasilan KATOKAYA ini dibentuk :

ü Terbentuknya forum di setiap Kelurahan/Kecamatan.

ü Terlaksananya forum diskusi di setiap Kelurahan/Kecamatan pada durasi waktu yang disepakati.

ü Tingginya tingkat partisipasi pemuda Kota Malang Terhadap Karang Taruna.

ü Tingginya tingkat kepedulian pemuda Kota Malang terhadap fenomena sosial di lingkunan sekitar.

ü Tingginya tingkat kepedulian dan partisipasi pemuda Kota Malang terhadap proses/hasil kebijakan.

[1] Komite Nasional Kebijakan Governance. 2008. Public Governance: Proceeding Diskusi Panel Dan Workshop Konsep Pedoman Umum. Jakarta: Penerbit salemba. Hlm. 77

Renovasi Gedung Dinas Pendidikan Kota Malang

2011-12-16T18:52:00.001-08:00

Latar Belakang:

Berdasarkan APBD 2011 halaman …… dengan no rekening ………………….., APBD Kota Malang menganggarkan pembangunan gedung Dinas Pendidikan dengan nominal ……………………

1. Ide pembangunan

1.1 Apakah benar pada tahun 2011 diprogramkan untuk pembangunan gedung Dinas Pendidikan?

1.2 Seperti apakah konsep fisik gedung dinas pendidikan yang akan dibangun?

1.3 Berapa luas konsep fisik gedung dinas pendidikan yang akan dibangun?

1.4 Dimana pembangunan gedung Dinas Pendidikan tahun 2011 akan dilakukan?

1.5 Bagaimana gedung pembangunan gedung Dinas Pendidikan tahun 2011 memiliki konsep kegunaan?

1.6 Apakah pembangunan gedung Dinas Pendidikan tahun 2011 dianggap perlu?

1.7 Apakah gedung Dinas Pendidikan sudah tidak layar sebagai administrasi kantor?

2. Pihak Terkait

2.1 Siapakah penggagas pembangunan gedung Dinas Pendidikan tahun 2011?

2.2 Apakah BAPEDA telah dilibatkan dalam pembangunan gedung Dinas Pendidikan tahun 2011?

2.3 Siapa saja pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan gedung Dinas Pendidikan tahun 2011?

2.4 Siapa ketua pelaksana pembangunan gedung Dinas Pendidikan tahun 2011 dari pihak pemkot?

2.5 Apakah pembangunan gedung Dinas Pendidikan tahun 2011 sudah diketahui kepada dinas pendidikan?

2.6 Ada kah pihak NGO/LSM yang terlibat/memantau dalam pembangunan gedung Dinas Pendidikan tahun 2011? (kalau ada minta identitasnya)

2.7 Siapakah saja pemborong atau perusahaan yang ikut dalam tender pembangunan gedung Dinas Pendidikan tahun 2011? (kalau ada minta identitasnya)

2.8 Sipakah pemenang tender yang akan ikut campur dalam pembangunan gedung Dinas Pendidikan tahun 2011? (kalau ada minta identitasnya)

3. Pelaksanaan

3.1 Sejak kapan ide pembangunan gedung Dinas Pendidikan tahun 2011digagas?

3.2 Bagaimana proses penganggaran pembangunan gedung Dinas Pendidikan tahun 2011?

3.3 Kapan pelaksanaan tender pembangunan gedung Dinas Pendidikan tahun 2011 dilakukan?

3.4 Dimana pelaksanaan tender pembangunan gedung Dinas Pendidikan tahun 2011 akan dilakukan?

3.5 Bagaimana sistem tender pembangunan gedung Dinas Pendidikan tahun 2011 dilakukan?

3.6 Apakah pihak tender terkait telah mendapatkan sosialisai/informasi?

3.7 Apakah pihak tender terkait telah mendapatkan undangan pelaksanaan tender?

3.8 Sejauh mana pelaksanaan pembangunan gedung Dinas Pendidikan tahun 2011 saat ini dilakukan?

3.9 Kapan terakhir pembangunan gedung Dinas Pendidikan tahun 2011harus diselesaikan?

3.10 Kapan terakhir pembangunan gedung Dinas Pendidikan tahun 2011harus dipertanggungjawabkan?

3.11 Apakah pertanggungjawaban pembangunan gedung Dinas Pendidikan tahun 2011 akan disampaikan kepada publik?

4. Anggaran

4.1 Berapa anggaran yang disediakan untuk pembangunan gedung Dinas Pendidikan tahun 2011?

4.2 Berapa rincian satuan harga pemenang tender pembangunan gedung Dinas Pendidikan tahun 2011? (semen, bata, pasir, dll)

4.3 Berapa rincian persaingan harga dalam bursa tender pembangunan gedung Dinas Pendidikan tahun 2011? (semen, bata, pasir, dll)

4.4 Bagaimana sistem pembayaran pemkot dalam pembangunan gedung Dinas Pendidikan tahun 2011?

4.5 Bila dalam pelaksanaan nanti terdapat kurangnya anggaran, apa yang akan dilakukan pemkot?

4.6 Bila dalam pelaksanaan nanti terdapat silpa/sisah anggaran, apa yang akan dilakukan pemkot?

4.7 Apakah pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pembangunan gedung Dinas Pendidikan tahun 2011 akan disampaikan kepada publik?

Refleksi Kerukunan Antar Umat Beragama

2011-12-16T18:51:00.001-08:00

Refleksi Kerukunan Antar Umat Beragama

Landasan Pemikiran

Kota Malang sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak lepas dari konstitusi yang mengatur kehidupan beragama. Berdasarkan UUD 1945 disebutkan dalam pasal 29 ayat 1 “ Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa “. Pada ayat 2 di sebutkan “ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing “[1]. Sedangkan menurut pasal 28 E ayat 1” Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memiih pekerjaan, memilih kewarga negaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali “. Dilanjutkan dalam ayat 2 “ Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya “[2].

Berdasarkan konstitusi tersebut menunjukkan setiap warga negara berhak untuk memeluk dan menjalankan agamanya sebagaimana telah diatur dalam konstitusi. Warga negara Indonesia juga dijamin haknya untuk menyampaikan pikiran dan sikap kepada individu mau pun kepada masyarakat secara luas dengan tetap bertanggung jawab. Hal yang tidak kalah penting yang diatur dalam konstitusi adalah kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Masyarakat memiliki kebabasan untuk berpartisipasi menyampaikan kepentingannya kepada pemerintah melalui regulasi kebijakan mau pun dalam hubungan diantara sesama warga negara dan ruang publik. Dengan demikian setiap warga negara atas nama individu dan kelompok turut berhak berpartisipasi dalam pembangunan. Termasuk golongan yang menyampaikan gagasannya dengan berdasarkan nilai-nilai keagamaan.

Akan tetapi hingga saat ini belum terdapat pergerakan secara masif yang berdasarkan toleransi kehidupan beragama. Pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara banyak diwarnai kepentingan sosial, ekonomi dan politik. Pembangunan berbasiskan keberagaman kehidupan beragama masih dianggap kurang. Paraktik kehidupan dan pembangunan berbasiskan sendi toleransi antar umat beragama terdapat kecendrungan setiap golongan mementingkan golongannya sendiri. Belum terdapat sinergi.

Hal ini tidak dapat dipungkiri dipengaruhi hubungan toleransi hubungan antar umat beragama memiliki batasan untuk saling menghormati satu sama lainnya, tidak saling mengganggu, tidak melakukan penistaan dan tidak ikut campur dalam peribadatan masing-masing. Terdapat kesan pemahaman toleransi kerukunan antar umat beragama tidak memungkinkan untuk bersinergi dalam pembangunan. Akan tetapi kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat lepas dari hubungan antar umat beragama. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terdiri dari satu golongan saja. Pembangunan yang mencapai kesejahteraan hidup bersama tidak lepas melalui antar golongan dan individu yang beratar belakang berbeda agama. Dan keberadaan agama menyangkut hubungan sesama manusia dan hubungan kepada Tuhan. Hubungan sesama manusia inilah sebagai modal bersama untuk melakukan pembangunan yang bersinergi.

Berdasarkan alasan ini dibutuhkan upaya pergerakkan yang berbasiskan kepada kerukunan antar umat beragama. Dibutuhkan refleksi antar umat beragama di Kota Malang untuk mencapai pembangunan yang mengayomi seluruh entitas.

Nama Kegiatan

“ Refleksi Kerukunan Umat Beragama Kota Malang “

Tema Kegiatan

“ Membangun Keberagaman Umat Beragama (dalam) Pembangunan Kota Malang “

Tujuan Umum Kegiatan

Ø Memperkuat kesatuan dan persatuan melalui kerukunan antar umat beragama.

Ø Melakukan refleksi sinergi pembangunan yang berdasarkan kerukunan antar umat beragama.

Ø Menggagas sinergi pembangunan untuk mencapai kehidupan sejahtera yang berdasarkan kerukunan antar umat beragama.

Ø Terciptanya forum komunikasi antar umat beragama

Target Out Put yang Diharapkan

Ø Saling kenalnya antar tokoh umat beragama.

Ø Terjaganya harmonisasi hubungan antar pemuka agama.

Ø Terciptanya forum komunikasi antar umat beragama.

Sasaran Kegiatan

Ø Pemuka Agama

Ø Tokoh Masyarakat

Ø Masyarakat kota malang

Ø Pakar Ilmu Sosial

Ø Pemuda Kota Malang

Ø Mahasiswa Kota Malang

Ø Pemerintah Kota Malang.

Indikator Keberahasilan

Ø Saling kenalnya antar tokoh umat beragama dan mendukung bunda sebagai calon walikota malang.

Ø Terjaga harmonisasi hubungan antar pemuka agama di Kota Malang.

Ø Terciptanya forum komunikasi antar umat beragama Kota Malang.

Ø Terdapat gagasan sinergi pembangunan bebasiskan kerukunan umat beragama di Kota Malang.

Format Acara

Ø Nara Sumber : Pemuka agama dari lima agama dan perwakilan pemerintah kota Malang. Ada pun daftar tokoh agama tersebut :

v Tokoh Agama Islam :

v Tokoh Agama Katolik :

v Tokoh Agama Kristen :

v Tokoh Agama Budha :

v Tokoh Agama Hindu :

Ø Pengumpula data : Dialogis

Ø Fokus acara :

v Analisis disintergrasi pembangunan yang tidak berbasiskan kerukunan umat beragama

v Dan upaya sinergi pembangunan yang berbasiskan kepada kerukunan umat antar beragama.

Ø Susunan acara :

v Sambutan penyelenggara

v Sambutan pendukung acara

v Sesi dialog pertama :

Identifikasi potensi disintegrasi dan disinergi pembangunan berbasiskan kerukunan antar umat beragama.

v Sesi kedua :

Upaya sinergi menyongsong pembangunan yang berbasiskan kepada kerukunan umat antar beragama.

v Sesi ketiga :

Perjamuan & ramah tamah

Ø Skema Ruang Forum: Dialog Talk Show

Waktu dan Tempat Kegiatan

Ø Hari : Antara tanggal 21, 22, 23, 26, 27,28, 29 & 30 Desember 2011

Ø Tempat : menyusul

Ø Pukul : 19. 15 – 21.00 WIB

[1] Redaksi Pamita Utama. 2008. UUD 45 dan Amandemen I – V. Jakarta: CV. Tamita Utama. Hlm. 136.

[2] Redaksi Pamita Utama, ibid. 133 – 134.

Civil Society

2011-12-16T18:49:00.000-08:00

Civil Society

Definisi Umum

Civil society memiliki pengertian yang beragam, pengertian civil society sangat dipengaruhi oleh situasi dan konsisi yang dialami oleh penggagasnya. Terdapat banyak ilmuan yang memberikan pemahaman civil society. Akan tetapi berdasarkan konteks kekinian dengan berorientasi kepada maksud penulis sangat berbeda. Civil society berdasarkan pemahaman yang dianggap paling tepat dan mewakili fenomena saat ini didefinisikan de Tocqueville “ … wilayah – wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan, keswasembadaan dan keswadayaan yang mengarah pada kehidupan masyarakat yang mandiri dalam segala hal “. Dan dipertegas oleh Hakim “ Salah satu tujuan inti civil society adalah adanya usaha yang sungguh-sungguh, terencana dan sistematis untuk mewujudkan otonomi masyarakat sehingga mereka tidak bergantung kepada negara “[1].

Keberadaan civil society merupakan otonomi masyarakat yang berinteraksi secara alami. Civil society tercipta berdasarkan hasil interaksi masyarakat, tanpa adanya intervensi negara. Masyarakat hidup menjalankan alokasi dan distribusi untuk pemenuhan masyarakat itu sendiri. Terlebih keberadaa instrumen budaya maupun agama, menjadikan masyarakat memiliki sebagian otoritas yang tidak dapat diintervensi oleh negara. Keberadaan dokma maupun kepercayaan yang dianut dan berkembang dimasyarakat menjadikan masyarakat hidup dalam satu kesatuan.

Satu kesatuan masyarakat untuk mandiri tanpa intervensi negara dapat dilaksanakan pula tanpa adanya lembaga keagamaan dan kebudayaan. Hasil interaksi yang menjadi satu kesatuan tersebut dapat dilaksanakan pula melalui kesatuan masyarakat dalam pemenuhan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan lainnya. Dimana kebutuhan tersebut tidak harus materi, akan tetapi menyangkut nilai-nilai yang dianggap diinginkan maupun dibutuhkan. Bahkan bila ditinjau berdasarkan dasar relasi tersebut terbangun, tidak saja berdasarkan nilai kepercayaan atau dogma. Terdapat pertimbangan rasional untuk memenuhi kebutuhan.

Hubungan civil Society dengan Negara

Civil society (masyarakat madani) merupakan kesatuan yang bahkan disebut oleh sebagian kalangan hadir sebagai oposi negara. Hal ini merupakan sebuah perjalanan kontrak sosial. Terdapat kontrol bagi kehidupan bernegara yang selama ini dilaksanakan[2]. Civil society memiliki otoritas pula sebagai bagian dari pada negara untuk melakukan kontrol kepada negara. Civil society sebagai bagian masyarakat merupakan sebuah kekuatan atas dominasi negara. Melalui civil society, masyarakat bersatu memperjuangkan kepentingannya.

Kasus yang terjadi di Polandia atas kuatnya negara yang menentang keberadaan agama memunculkan kekuatan rakyat untuk melawan. “ Di balik organisasi dan gerakan buruh, berdiri kekuatan sosial gereja “[3]. Perlawanan organisasi sosialis ini didasarkan oleh isu keagamaan. Keberadaan civil society sebagai pihak yang memiliki otoritas berhadapan pula dengan otoritas negara. Perbedaan otoritas inilah yang menjadikan negara dan civil society menentukan sikap terhadap keberadaan keduanya.

Konsep civil society dalam relasi bersama negara, Hegel menjelaskan bahwa civil society lahir dari kebiasaan, hasil dari hubungan spontan dan tidak tergantung pada hukum. Selanjutnya keberadaan civil society berada dibawah lembaga politik dan hukum. Hasil interaksi spontan yang dilakukan di masyarakat tersebut membawa konsekuensi perang kepentingan. Maka menurut Hegel dibutuhkan negara untuk mengatur civil society.

Karl Marx pun setuju dengan pandangan yang digagas oleh Hegel bahwa civil society terjadi dari interaksi masyarakat. Akan tetapi, civil society terdiri dari kaum borjuis yang ditandai dengan kepemilikikan peribadi yang kasar. Dan keberadaan individu saling mementingkandiri sendiri. Negara pun tidak lain dianggap sebagai pihak yang memfasilitasi kaum borjuis. Maka menurut Marx dibutuhkan perlawanan kelas buruh untuk menghapus negara dan menghapus kelas..

Dan menurut Gramsci; civil society tidak terbatas kepentingan individu. Di dalam civil society terangkum kepentingan bersama masyarakat. Civil society pun menjadi pendukung negara[4].

Berdasarkan konsep tersebut; hubungan negara dan civil society dapat berupa meleburnya keberadaan civil society terhadap negara. Hal ini dikarenakan cvil society menghasilkan konflik internal. Dan negara merupakan institusi tertinggi yang mewadahi seluruh apisan masyarakat. Kemungkinan kedua yang digagas oleh Marx; civil society akan berakhir dengan revolusi kaum buruh kepada borjuis dan negara. Hal inilah yang menghasilkan runtuhnya negara dan borjuis untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas. Dan kemungkinan ketiga menurut Gramsci bahwa keberadaan civil society dapat mendukung negara. Keduanya dapat ada berdampingan. Tidak terdapat konflik maupun peleburan yang menjadikan civil society atau negara kalah.

[1] Hakim, Mansyur. 2003. Model Masyarakat Madani. Jakarta: Intimedia. Hlm. 27.

[2] Anshory, Nasuddin. 2008. Dekontruksi Kekuasaan: Konsilidasi Semangat Kebangsaan. Yogyakarta: LKIS. Hlm. 89.

[3] Raharjo, M.Dawam. 1999. Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial. Jakarta: LP3ES. Hlm. 135.

[4] Raharjo, ibid. Hlm. 140-143.

Good Governance

2011-12-16T18:48:00.000-08:00

A. Good Governance

Pembangunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersinergi membutuhkan keterlibatan para pemangku kepentingan terlibat dalam setiap kebijakan. Tidak terdapat dominasi kelompok tertentu yang menguasai kebijakan. Pencapaian harapan tersebut tidak lepas dari peran negara sebagai penyelenggara negara. Negara merupakan pihak utama yang memiliki wewenang menjalankan administrasi. Kelompok kepentingan yang bersinggungan dengan kebijakan, harus berinteraksi dengan negara.

Negara sebagai pihak yang terdiri dari birokrasi dan apratur pemerintahan memiliki peran yang sangat penting. Negara sebagai pihak yang berwenang menjalankan administrasi memiliki dampak yang erat terhadap kebijakan dan pembangunan. Suatu pembangunan atau kebijakan memiliki tolok ukur kualitas dan kuantitas yang memadai. Kebijakan dan pembangunan tidak dapat terlaksana menyentuh substansi bila tidak mendapatkan dukungan atas objek kebijakan tersebut. Terlebih substansi kebijakan tersebut tidak merepresesntasikan permasalahan yang ada dilapangan.

Harapan terciptanya pembangunan seperti yang telah disebutkan adalah terdapat upaya peningkatan kinerja administrasi pemerintah. Pemerintah harus mampu menyuguhkan konsep dan mekanisme yang mensinergikan para pemangku kepentingan terlibat dalam kebijakan. Kebijakan merupakan hasil dari substansi permasalahan yang ada di lapangan. Pihak-pihak yang terlibat terjamin haknya untuk menyampaikan aspirasi. Kebijakan memiliki kualitas; tidak merugikan piahak tertentu.

Disinilah pemerintah atau negara berperan sebagai pemrakarsa pembangunan yang siap terbuka menjamin hak pemangku kepentingan. Negara menghadirkan dirinya bukan sebagai pihak yang lebih tinggi, tetapi negara bersama pemangku kepentingan memiliki persamamaan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Keterlibatan Pemerintah & Masyarakat dalam Kebijakan

Paradigma konsep good governance merupakan trobosan bagi penyelenggara pemerintahan dimana pelaksanaan tersebut menyangkut kebijakan. Menyangkut permasalahan kebijakan, terdapat elemen yang turut memiliki dampak atau pun mempengaruhi kebijakan. Kebijakan tersebut dapat menempatkan pihak tersebut sebagai subjek atau pun sebagai objek kebijakan. Disinilah masyarakat sebagai elemen penting bagi kebijakan. Masyarakat dapat menjadi kelompok kepentingan mau pun kelompok penekan.

Berdasarkan konsep kebijakan terdapat proses penyusunan agenda, formulasi dan legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi terhadap implementasi kinerja dan dampak kebijakan dan proses kebijakan baru[1]. Proses kebijakan tersebut menunjukkan adaya siklus dalam kebijakan. Kebijakan tidak terbatas ketetapan pemerintah yang besifat top down dan tidak memiliki imbal balik terhadap penyelenggara kebijakan. Kebijakan merupakan merupakan identifikasi permasalahan. Sebuah permasalahan tersebut dibahas untuk dicari solusi dari beragam solusi. Setelah permasalahan tersebut melewati formulasi dan medapatkan dukugan dan solusi, alternatif tersebut diimplementasikan kepada sasaran berupa kebijakan. Kebijakan tersebut merupakan ketetapan yang mengikat.

Kebijakan tersebut diimplementasikan dalam bentuk kinerja. Sebagaimana tujuan kebijakan tersebut dirumuskan sejak awal, pelaksanaan kebijakan mendapatkan analisis. Pelaksanaan kebijakan ditinjau kembali untuk dinilai sebuah kebijakan telah tepat sasaran. Kebijakan dirumuskan untuk tujuan yang efektif. Hasil penilaian tersebut berupa evaluasi, kembali harus diuji. Selanjutnya, kemunculan alternatif baru memiliki peluang apabila terdapat kondisi lapangan yang mengharuskan; yaitu terdapat kebijakan baru. Kebijakan pun dapat berakhir tanpa adanya kebijakan baru apabila suatu kebijkan telah tepat sasaran dan dinilai tidak terdapat pihak yang dirugikan.

Kebijakan ini tidak lepas dari adanya kerangka analisis. Sebagaimana digagas oleh Gordon bahwa analisis kebijakan dibagi : analisis determinasi kebijakan, analisis isi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, advokasi kebijakan dan informasi untuk kebijakan[2]. Determinasi kebijakan harus menyangkut deskripsi masalah. Permasalahan harus teridentifikasi dan mendapatkan substansi. Seorang analisis kebijakan pun harus mempertanyakan siapa pihak yang memiliki kepentingan, untuk siapakah kebijakan tersebut diimplementasikan, oleh siapa sajakah kelompok kepentingan dan penekan yang berperan, kapan dan mengapa, bagaimana kebijakan dilaksanakan. Sebelum mengambil alternatif mau pun tindakan harus terdapat gambaran yag jelas.

Analisis Isi Kebijakan menyangkut alternatif yang direkomendasikan atas pertimbangan evaluasi kebijakan sebelumnya, adanya nilai-nilai yang menjadi permasalahan, adanya kerangka analisis atas teori dimana hal ini dilakukan oleh kalangan akademisi, terdapat kritik oleh pihak tertentu. Alterntif kebijakan yang diberikan mencakup deskripsi secara menyeluruh. Alernatif-alternatif yang diberikan dapat berupa rekomendasi setelah diuji sebagai pilihan relevan dalam sebuah kasus. Peran kelompok kepentingan dan penekan yang terlibat semakin besar ketika tahapan kebijakan telah mencapai proses ini Hal ini disebabkan perjuangan kepentingan akan segera diproses untuk dimplementasikan.

Monitoring dan evaluasi kebijakan, memberikan analisis kinerja kebijakan dilaksanakan, mempertimbangkan substansi kinerja telah mencapai target yang dirumuskan dan mengetahui dampak yang dihasilkan. Keberadaan cost & benefit merupakan pertimbangan yang tinggi atas dilaksanakannya suatu kebijakan. Analisis kebijakan pada tahap ini cenderung melibatkan pemeritah, akan tetapi terdapat peluang bagi pemangku kepentingan untuk mengetahui dan mempersiapkan strategi untuk proses kebijakan selanjutnya. Hal ini dipengaruhi oleh proses kebijakan terbuka seperti bagan kebijakan Gabriel Almon.

Informasi unuk kebijakan, analisis kebijakan memberikan informasi kebijakan kepada pemangku kepentingan, mau pun pihak-pihak yang tertarik terlibat dalam suatu kebijakan. Informasi yang diberikan dapat berupa hasil penelitian. Terdapat imbal balik pelaksaan kebijakan melibatkan non government. Disinilah menunjukkan kebijakan bukan bersifat top down. Kebijakan melibatkan masyarakat sebagai pihak yang tertarik.

Analisis kebijakan selajutnya adalah advokasi kebijakan. Merupakan bentuk perjuangan kepentingan oleh pemerintah mau pun non pemerintah untuk mempengaruhi kebjakan selanjutnya. Pengaruh tersebut dapat berupa hasil penelitian maupun kegiatan lainnya yang melegitmasi.

Analisis kebijakan menunjukkan suatu kebijakan yang diimplementasikan kepada masyarakat luas meruapakan suatu hal yang urgent. Disini masyarakat adalah pihak yang dapat memunculkan permasalahan, mau pun menerima bentuk dan dampak kebijakan. Sesuatu hal yang diterima masyarakat memiliki konsekuensi. Penempatan masyarakat dalam kebijakan ini merupakan subjek dan objek kebijakan. Pemerintah bukan aktor tunggal kebijakan. Pemerintah tidak dapat berdiri sendiri menentukan kebijakan.

Pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan ketergantungan untuk memproduksi kebijakan. Terdapat kesetaraan dalam hubungan mereka. Mempertahankan hubungan untuk menjaga sistem tersebut dibutuhkan kemitraan yang sehat. Artinya perlunya menjaga transparansi untuk mengidentifikasi substansi kebijakan. Setiap pihak yang terlibat dalam kebijakan harus mampu mempertanggung jawabkan peran, tugas dan fungsinya. Dibutuhkan pula kesepakatan aturan yang menjaga segala pola dan konsekuensi pihak yang terlibat. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Keberadaan Pasar dalam Kebijakan

Swasta sebagai pihak yang berorientasi kepada pasar memiliki andil peran yang penting. Pemerintah sebagai penyelenggara kesejahteraan tidak lepas bermitra dengan swasta. Bahkan keberadaan swasta dalam kondisi tertentu dapat terselenggara mandiri tanpa harus diintervensi oleh pemerintah.

“ Satu unsur stakeholder lain yang penting dan disorot peran sertanya dalam mewujudkan good governance adalah sektor swasta. Dalam good governance, sektor swasta adalah kelompok yang sama pentingnya dengan pemerintah maupun civilsociety “[3].

Pergeseran perspektif kebijkan ini perlu dipahami; swasta adalah bagian dari masyarakat yang turut memiliki kepentingan terhadap produk kebijakan. Dan swasta adalah pihak yang mampu bermitra dengan pemerintah.

Keberadaan swasta dalam kebijakan merupakan pihak yang tidak dapat diabaikan. Kebijakan pemerintah dalam hal alokasi distribusi kebijakan dan kesejahteraan turut bersentuhan dengan peran swasta. Hal ini berkaitan erat dengan peran pemerintah sebagai badan yang menghasilkan kebijakan; pemerintah tidak menghasilkan suatu bentuk barang atau layanan jasa. Walau pun terdapat potensi pemerintah mampu menjadi pihak yang memproduksi hal tersebut.

Kemampuan pemerintah menghasilkan produk kebijakan belum tentu selaras dengan kemampuan pemerintah melaksanakannya. Terdapatnya keterbatasan tersebut dapat melibatkan swasta sebagai pelaksana. Swasta dalam perkembangannya mampu mendampingi masyarakat dalam kebijakan pemerintah. Implementasi kebijakan dapat pula menempatkan swasta memberikan layanan jasa mau pun produksi barang dan jasa kepada masyarakat. Pemerintah pada posisi ini sebagai pengawas dan mengontrol.

“ Penyediaan layanan kesejahteraan dapat dianggap sebagai campuran komplek dari kontribusi-kontribusi dari empat sumber: pemerintah, pasar, organisasi sukarela, dan rumah tangga individu “[4].

Dalam perkembangannya, keberadaan swasta dianggap semakin penting dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Bahkan peran pemerintah dapat diambil alih oleh swasta. Swasta kembali memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kebijakan publik muncul dari kepentingan-kepentingan dan polemik. Polemik yang terjadi di ruang publik memasuki proses kebijakan untuk menyelesaikan polemik yang ada. Permasalahan tersebut tidak seutuhnya diselesaikan melalui intervensi pemerintah. Keberadaan organisasi non pemerintah mau pun masyarakat mampu melakukan advokasi.

Hal yang menarik dalam pemenuhan kebutuhan, tanpa adanya intervensi pemerintah adalah terjadinya interaksi antara individu dan kelompok. Interaksi tersebut dipengaruhi oleh keberadaan nilai suatu barang dan jasa. Disinilah pasar tercipta di atas hubungan pemenuhan kebutuhan. “ Dengan demikian dapat dipahami bahwa pasar adalah struktur sosial yang muncul secara spontan “[5].

Pasar mampu hadir sebagai tandingan peran pemerintah. Pasar merupakan representasi dari aktivitas civil society. Akan tetapi perlu ditegaskan kembali bahwa keberadaan pasar diantara masyarakat tidak dapat lepas dari kebijakan pemerintah. Kebjakan publik yang mengikat turut mempengaruhi interaksi yang ada di masyarakat. Pencapaian hasil maksimal dalam pemenuhan kebutuhan dalam interaksi masyarakat dengan pasar membutuhkan legitimasi kebijakan. Tidak dapat dipungkiri keberadaan swasta sebagai salah satu pihak yang mempengaruhi pasar memiliki kepentingan dalam kebijakan. Swasta sebagai representasi masyarakat harus medapatkan kepastian tetap terjaganya hubungan yang saling menguntungkan dengan keterlibatan masyarakat dan pemerintah.

Good Governance

Konsep good governance bermunculan berkaitan dengan hubungan antara pemerintah dan civil society. Good governance gencar didiskusikan sebagai salah satu syarat pelaksanaan kebijakan. Konsep good governance menjadi syarat wajib unsur terpenuhinya stakeholder dalam kebijakan publik.

“ Good governance disini diartikan sebagai mekanisme, praktik dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik [6]“. Good governance memberikan kesempatan kepada setiap stake holder berpartisipasi dalam setiap isu mau pun kebijakan. Konsep tersebut ditujukan untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan yang mengakomodasi kepentingan dengan komunikaif. Konsep good governance memberikan kesempatan stake holder berkomunikasi dengan menghargai setiap stake hoder. Keberadaan forum good governance menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam rangka menuju kebijakan publik.

Keterlibatan komunitas dalam rangka pembangunan dianggap sebagai hal yang sangat penting. Keberadaan substansti community development merupakan penghargaan terhadap pembangunan dan kebijakan. Dibutuhkan partisipasi civil society untuk melaksanakan. Partisipasi merupakan kunci awal terlaksananya good governance.

Melalui good governance pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan yang maksimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pencapaian tujuan tersebut dapat terlaksana berdasarkan pihak pemerintah, apabila pemerintah bersikap terbuka dan siap bersikap setara dengan masyarakat.

Good governance pun memberikan ruang bagi swasta sebagai bagian yang sangat penting dalam pembangunan untuk terlibat. Hal ini mengingat swasta memiliki peran andil dalam kemitraan dengan masyarakat dan pemerintah. Tujuannya untuk mensinergikan kepentingan dan saling mendukung untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Sebagaimana dijelaskan oeh Hidayat Nur Wahid “ Ada tiga komponen yang terlibat dalam governance, yaitu pemerintah, dunia usaha ( swasta comercial society ) dan masyarakat pada umumnya (termasuk partai politik)[7] “.

Sinergi stakeholder dalam pembangunan berkelanjutan tersebut harus dilandasi dengan karakteristik atau asas yang menlandasi penyelenggaraan good governance. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance terdapat asas yang harus menjadi kepastian dalam Good Public Governance disetiap aspek pelaksanaan fungsinya yaitu demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum dan kesewajaran dan kesetaraan[8].

Melalui konsep inilah pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan menjaga kepercayaan stakeholder dalam setiap isu kebijakan. Keterlibatan stakeholder pun merupakan modal perbaikan pelayanan pemerintah dan mencegah disorder development.

[1] Ripley, Randal B. 1985. Policy Analysis in Political Science. Nelson-Hall Publisher, Chicago, Chapter 1-4. Hlm 49.

[2] Gordon, I., J. Lewis dan K. Young. 1977. Perspektives on Policy Analysis. Dalam Wayne Parson (ed).2005. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan diterjemahkan oleh Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana Prenada Media group. Hlm. 57

[3] Sumarto, Hetifah Sj., 2003. Inovasi, Participatory dan Good Governance: 20 Pemrakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm. 27.

[4] Self, P. 1993. Government by The Market: The Politic of Public Choice. London: Miacmilan. Hlm. 121.

[5] Winarno, Budi. 2009. Pertarugan Negara Vs Pasar. Yogyakarta: Media Pressindo. Hlm. 45.

[6] Sumarto,ibid. hlm 1.

[7] Komite Nasional Kebijakan Governance. 2008. Public Governance: Proceeeding Diskusi Panel dan Workshop Konsep Pedoman Umum. Jakarta: Penerbit Salemba. Hlm. 38.

[8] Ibid, 79.